Satu hal yang sangat menarik akhir-akhir ini yang hampir menyita pembicaraan di kalangan penggiat hukum, politik maupun masyarakat umum yaitu mengenai soal kasus Ferdy Sambo. Kasus ini telah sangat besar menyita ruang publik dan karenanya memang banyak catatan yang bisa kita ambil dari kasus ini.

Sebagai pembuka catatan kecil ini, kita bisa melihat bahwa saat ini kita ditunjukkan sebuah fenomena di lembaga kepolisian (berkaitan mengenai penegakan hukum), ya begitulah wajah penegakan hukum kita secara keseluruhan—masih banyak intrik di dalamnya atau bahkan rekayasa, meskipun pada saat yang sama kita harus menghargai ada upaya luar biasa pula untuk menegakkan hukumnya secara lebih baik. Namun pada saat yang sama masih ada ruang-ruang yang tertutup, tidak secara terbuka yang menimbulkan begitu banyak pertanyaan oleh kita di kitaran kasus Sambo.

Kalau  kita perhatikan, ada beberapa pelajaran barang kali dari kasus Sambo yang bisa kita ambil. Kasus Sambo ini memperlihatkan kepada kita mengenai apakah ada perlakuan yang sama atau tidak dalam proses penegakan hukum terhadap semua warga negara. Coba kita bayangkan dalam berbagai kasus yang serupa atau relatif sama, biasanya motif berani diumbar, biasanya proses penegakan hukum itu lebih terbuka atau bahkan polisi sering kali lebih berani untuk menyampaikan secara detail dan gamblang. Sementara di kasus Sambo justru yang terjadi adalah sebaliknya. Tidak semua bisa diungkap ke publik dan kesannya ada ketertutupan. Dan itu ada di semua level. Tentu kita menghormati karena hal itu merupakan proses hukum yang barangkali ada ruang-ruang yang memang tidak seluruhnya bisa sesumbar atau bisa dibuka. Namun pada saat yang bersamaan, berkaitan mengenai isu perlakuan yang sama, mengenai soal motif, keterbukaan, kemudian siapa saja yang dikejar dan keterbukaan mengenai peran dan kelakuan yang dilakukan, sampai sekarang masih belum jelas bahkan terkesan “ngambang”. Tentu dengan penghormatan terhadap proses penegakan hukumnya, ada penyidikan di dalamnya, ada proses-proses untuk membongkar. Dalam hal ini yang bisa kita pelajari adalah bagaimana perlakuan yang tidak imbang mengenai satu kasus dengan kasus yang lain. Banyak  sekali deretan perkara yang kita bisa lihat yang kemudian penanganannya sedikit berbeda atau bahkan tidak sama.

Kasus Sambo ini sangat menarik bahkan menjadi perhatian publik sangat intens. Namun disisi lain malah  dijadikan potret secara tidak pas. Kita bisa melihat pada rapat dengar pendapat DPR yang dilakukan dengan bersama beberapa instansi beberapa waktu yang lalu. Misalnya dengan Kapolri, yang awalnya mencecar atau bahkan mengatakan Kapolri akan dicopot atau diberhentikan, namun begitu berhadapan dengan Kapolri semua itu langsung berbeda dan itu hanya selang beberapa jam saja, dari rapat sebelumnya kemudian terjadi pergeseran perubahan sikap. Disini bisa kita lihat bahwa proses rapat dengar pendapat di DPR beberapa waktu lalu kesannya lebih theatrical.  Alih-alih menyelesaikan masalah, alih-alih membuka masalah secara lebih luas namun yang terjadi lebih banyak bernuansa theatrical. Lakon yang dimainkan berbeda ketika memanggil Pak Mahfud MD (Menko Polhukam) serta Kompolnas kemudian lakon yang mainkan berbeda ketika berhadapan dengan Kapolri. Kasusnya ini sebenarnya sebagian besar kita sudah tahu, namun bumbunya yang justru kebanyakan. Anggota DPR ngomongnya menurut saya kebanyakan untuk isi yang relatif sama, memberi dukungan, memuji-muji Kapolri atau hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu subtantif  lainnya. Bahkan ada anggota DPR memakan waktu hingga 20 menit untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya sudah diketahui oleh publik atau lebih ke hanya puji-pujian saja isinya. Tentu Kapolri harus di apresiasi untuk beberapa wilayah tertentu yang Ia lakukan.

Kedua yang menjadi catatan penting dari saya adalah berkaitan fungsi pengawasan yang dilakukan DPR. Dalam rapat dengar pendapat harusnya memberikan porsi yang lebih kepada Kapolri untuk berbicara, menjelaskan secara utuh apa yang terjadi. Namun faktanya justru anggota DPR yang justru banyak bertele-tele hingga kemudian kalau kita ingat masih ada insiden “panggilan sayang” dan lain sebagainya di dalam ruang sidang itu. Harusnya  pengawasan itu lebih ditujukan pada konsep yang lebih kuat, lebih mencari, menagih janji, kemudian menegakkan apa yang harus ditegakkan oleh polisi, Kompolnas dan yang lainnya.

Yang ketiga dari kasus Sambo, kita punya pekerjaan rumah yang besar bahwa ada reformasi yang tidak selesai dari tubuh kepolisian. Kalau kita ingat bahwa polisi telah menjadi sipil lebih dari 20 tahun. Ketika menarik keluar kepolisian menjadi lebih sipil dari militer memang banyak tantangan besar untuk memperbaiki kepolisian itu sendiri. ada riset yang dilakukan di London sebuah universitas memperlihatkan pasca didorong mundurnya dwi fungsi ABRI, ternyata yang meningkat adalah dwi fungsi Polri. Pernyataan ini tidak sederhana, karena polri sekarang cukup lebar, cukup kuat bahkan banyak di beberapa instansi kementerian atau lembaga yang diisi oleh anggota polri. Isunya tidak sederhana. Karena tentu saja bagaimana Polri dengan kebiasaan militerstiknya itu bisa mengurangi porsi sipilnya atau sebaliknya. Harusnya porsi sipilnya itu bisa mengurangi kadar militernya. Karenanya isu-isu belakangan yang kembali mengemuka untuk membawa Polri masuk kembali ke bawah kementerian harusnya perlu dibicarakan ulang. Walaupun sebenarnya isu ini adalah isu aneh bahkan terkesan lucu. Penjelasannya begini, ketika kita mengeluarkan Polri dari militer, sebenarnya posisi Polri tersebut sudah langsung di bawah presiden. Artinya tanggung jawab reformasi bisa kita tagih langsung ke presiden. Jadi ketika presiden dianggap gagal melakukan reformasi itu, kemudian akan menaruh posisi polri di bawah kementerian—ini adalah sesuatu yang patut dipertanyakan meskipun sudah menjadi isu sejak lama. Ketika di bawah presiden langsung saja gagal untuk memberi sentuhan, bagaimana jika di bawah kementerian—akan seberapa jauh atau seberapa berani melakukan reformasi. Bahkan  kalau kita lihat lebih luas lagi, bagaimana jikalau kementerian tersebut menjadi bagian dari partai politik kalau menterinya misalnya merupakan bagian dari partai politik, jangan-jangan malah terkesan polri dikendalikan oleh partai politik. Intinya adalah reformasi ditubuh kepolisian saat ini belum usai, harus terus diperbaiki, diperlukan keberanian melakukan sentuhan, yang dalam Undang-Undang sekarang merupakan kewajiban seorang Presiden untuk melakukan itu.

Jika dalam kasus minyak goreng pemerintah berani menyimpulkan ada mafia yang mengambil keuntungan pribadi. Kok dalam isu penundaan pemilu atau pun presiden tiga periode, pemerintah masih adem ayem saja?

Isu presiden tiga periode sebenarnya sudah muncul sejak era SBY. Namun, di era Jokowi ini kembali dilontarkan oleh seorang pimpinan lembaga survei yang secara terang-terangan mengusulkan Jokowi tiga periode berpasangan dengan Prabowo. Mengusung dengan konsep JOKPRO untuk 2024. Dia mengklaim wacana ini bakal didukung oleh masyarakat. Pasalnya dia mengungkapkan bahwa ada riset yang dilakukan SMRC yang menyatakan bahwa 66 persen pendukung PDI-P setuju Jokowi kembali maju diperiode ketiga. Sejalan isu ini bergulir, tentu ada pro kontra yang terjadi. Jokowi sendiri sebagai orang yang dikambing hitamkan, diawal menegaskan bahwa beliau tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Beliau pun merasa curiga wacana tersebut justru malah ingin menjerumuskannya.

“Kalau ada yang mengusulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Pak Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/19).

Sampai pernyataan diatas dilontarkan oleh Pak Jokowi, saya masih termasuk orang yang yakin—bahwa tidak mungkin Pak Jokowi akan melakukan hal tersebut. Namun, paska pernyataan presiden tersebut keluar—alih-alih membuat isu tersebut lenyap, rupanya justru ada anak buah Jokowi yang secara terang-terangan menggulirkan wacana baru. Yakni mengungkapkan keinginannya untuk dilakukan penundaan pemilu 2024. Tentu ini menjadikan api baru dalam isu ini. Sebagai pembantu presiden, bukannya ikut menghilangkan asap lama yang bergulir, malah semakin memperbesar api yang ada. Maka tidak heran—jika banyak ahli-ahli atau pun masyarakat yang menganggap bahwa bola liar tersebut berasal dari istana. Terlebih dengan adanya pernyataan dari beberapa petinggi partai—yang notabennya partai pendukung pemerintah, yang mengungkapkan bahwa mereka menginginkan pemilu 2024 diundur 2-3 tahun. Tentu dengan alasan-alasan yang menurutnya bisa dibenarkan. Hmm...

Jika dilihat dari alasan yang diutarakan oleh petinggi-petinggi partai tersebut, kok rasanya tidak make sense dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Misal,menggunakan alasan masih tingginya covid—tapi Pilkada 2020 masih juga tuh dipaksakan. Kemudian misal karena alasan tidak adanya dana pemilu—tapi pembangunan IKN dikerjakan kebut-kebutan dan terkesan dipaksakan juga. Tentu wajar jika para ahli berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut terlalu mengada-ngada tanpa alasan yang jelas, kecuali secara tersirat itu hanyalah taktik untuk melanggengkan kekuasaan. Apakah Jokowi akan tetap pada pendirian awal? Eeee, maybe. Sebab statement Pak Jokowi setelah ini pun tidak setegas sebagaimana di awal.

Dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022), “Kita bukan hanya taat dan tunduk, tapi juga patuh terhadap konstitusi,” kata Pak Jokowi di Istana Bogor, Jum’at (4/3/2022)

“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri, atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat. Tetapi kalau sudah dalam pelaksanaan semua harus tunduk dan taat pada konstitusi,” tuturnya.

Pernyataan yang semakin mengambang. Bagaimana sih sebenarnya kemauan Jokowi? Kok enggak setegas diawal. Memang sih, PDI-P sebagai partai asal Jokowi menolak wacana tersebut dan wacana tersebut baru bisa terwujud jika memenuh 2/3 suara dari anggota MPR yang ada—tapi yang namanya politik ya kan. Yang dulu lawan aja, sekarang bisa sekawan (dua-duanya lagi). Terlebih parlemen hari ini sebagian besar dikelilingi oleh partai koalisi pemerintah. Hmmm....

Sampai di sini sebenarnya kasihan sama Pak Jokowi. Saya pribadi berharap jangan sampai beliau mempunyai nasib yang sama seperti Pak Harto kala itu tahun 1998. Bagaimana dulu seorang tokoh bernama Pak Harmoko sebagai ketua partai terbesar saat itu, yang selalu membawa narasi dan selalu mengklaim keberhasilan pembangunan, dan juga pihaknya mengklaim dengan yakin telah mensurvey kehendak rakyat—bahwasanya rakyat menginginkan Pak Harto untuk jadi presiden periode 1998-2003 (padahal klaim tersebut hanyalah menurut dia dan Partainya sendiri). Dan benarlah saat itu disepakati kurang lebih 1000 anggota MPR/DPR secara aklamasi mendukung Pak Harto menjadi presiden kala itu . Namun siapa sangka juga, belum genap 100 hari Pak Harto menjabat, terjadi demo mahasiswa besar-besaran di depan gedung DPR/MPR, justru Pak Harmoko pulalah yang berbicara di depan umum—mendesak Pak Harto mundur. Narasi-narasi yang dibawa oleh Pak Harmoko dan selalu mengklaim bahwa itu adalah sebuah kebenaran, kan sama pula dengan narasi-narasi yang dibawa oleh petinggi-petinggi partai saat ini demi suksesnya penundaan pemilu 2024. Kala itu malah Si Pengusungnya pula yang mendesak Si yang Diusung untuk mundur. Ya meskipun idealnya kala itu harusnya Pak Harto jangan menjadi presiden. Semoga Pak Jokowi mempelajari kembali sejarah penting yang pernah terjadi itu.

Jihad itu mulia, jikalau dilakukan dengan cara yang mulia pula. Akan menjadi biadab ketika dilakukan dengan cara cara bejat. Tidak pernah ajaran manapun mengajarkan, jihad dilakukan dengan cara menyakiti atau sampai membunuh orang lain apalagi ngebom ngebom tempat ibadah (Jika yang diserang tidak melakukan kesalahan apapun)apalagi dalam Islam ini sendiri.

Seperti halnya kejadian yang terjadi beberapa hari ini atau lebih tepatnya Minggu, 28 Maret 2021—sebuah ledakan yang  yang diduga bom meledak di depan Gereja Katedral Kota Makasar. Dan benar setelah polisi melakukan penyelikan, 2 orang pelaku melakukan peledakan bom bunuh diri dengan menggunakan bom rakitan. Sangat memprihatinkan. Ketika orang sedang asyik bercengkrama dengan Tuhannya, dilakukan penyerangan yang itu sungguh sangat biadab. Beruntung waktu itu (menurut cerita) ada seorang penjaga gereja yang menghalangi pelaku, sehingga bom meledak sebelum pelaku masuk kedalam Gereja.

“Jika kamu mmengebom rumah ibadah umat agama lain, sesungguhnya yang hangus adalah imanmu itu sendiri.” (Habib Ja’far Husein). Orang yang beriman sejatinya orang yang mampu menebarkan cinta dan kasih antar sesama tanpa membedakan apapun latar belakangnya. Apapun itu, entah ras, suku, golongan terlebih agama. Bukankah Rasulullah sendiri diutus sebagai pembawa Rahmat bagi seluruh alam ini? Lalu siapa yang kalian tiru, ketika ada orang yang beribadah kok malah diserang. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Jadi jangan pernah mengatasnamakan Jihad. Apalagi Jihad dijalan Allah swt—tidak begitu konsepnya bambaanngg!!!

Kita harus mengakui bahwasanya memang ada kelompok-kelompok seperti demikan. Yang mana apa yang mereka lakukan seolah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama tersebut.  Kelompok yang terus melakukan doktrinasi bahwa surga yang nantinya akan jadi imbalannya. Bisa kita lihat dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh pelaku. Seolah jalan ini jalan yang harus mereka tempuh atau jalani. Dengan mereka melakukan peledakan bom bunuh diri itu seolah mereka akan mati syahid dan akan masuk surga sesuai apa yang mereka doktrinkan. Tentu ini pemikiran yang salah, mereka menginginkan jalan pintas, namun namun yang ditemuinya justru jalan kandas.

Banyak cara kok untuk mendapatkan Surga yang dijanjikan oleh Alloh, daripada kamu mati dengan cara demikian, bukankah justru kamu lebih baik mempertahankan hidup guna merawat kedua orangtua kalian, berbakti kepada mereka. Bukan malah kamu tinggalakan lalu kamu melakukan hal-hal yang sia sia tersebut. Kita sering mendengar ungkapan “Surga berada ditelapak kaki ibu”. Kenapa kamu ngga mengimplementasikan itu. Dan itu sesungguhnya cara yang lebih mulia. Ngga perlulah melakukan jihad abal abal tersebut.

Ayolah belajar toleransi terhadap antar umat agama lain. Alloh saja yang Maha Besar tiada tandingannnya saja masih toleran kok terhadap makhluk ciptaannya. Kita sebagai makhluk-Nya kenapa justru seenak jidat kita sendiri? Kita masih bebas melakukan ibadah sana sini. Bahkan lebih bebas daripada umat agama lain. Perlu diketahui saat ini izin pembanguan Gereja lebih sulit lho dibandingkan pendirian masjid. Ini merupakan indikasi bahwasanya kita saat ini (muslim) masih bebas melakukan ibadah ibadah yang kita percayai. Artinya kita tidak perlulah melakukan penyerangan ke umat beragama lain. “Kecuali kita sudah dilarang sholat, dilarang ibadah—baru darah urusannya.” (Sudjiwo Tedjo).

Begitu menderai kucuranmu tertumpah. Tumpahan tiada arah. Semua aspek begitu mudah digoyah. Psikologi terpengaruh begitu mudah. Hingga raga yang gagah ini harus pasrah. Pasrah hingga salah tingkah.

Begitu banyak sebab atas kemunculan dirimu. Dari ayah kehilangan anaknya. Begitu pula sebaliknya. Atasan kehilangan bawahannya. Begitu pula sebaliknya. Dokter kehilangan pasiennya.Begitu pula sebaliknya. Buruh buruh kehilangan penghasilannya. Berikut beserta teman sejawatnya. Hingga pemerintah kehilangan eksistensinya. Disertai dengan segala hujatan untuknya..

Entah seperti apa yang Tuhan ditugaskan padamu. Hingga semua orang merasakn kehadiranmu. Mungkin teguran, karena seringnya Tuhan dilupakan. Bisa juga awalan. Untuk indahnya masa depan..

Semoga kehadiranmu membuat semua bisa belajar, bahwasanya mendekati Tuhan tak hanya ketika cobaan menghajar. Karena hujan air mata. Tak seindah kemilaunya emas permata...